Sabtu, 3 Maret 2012 18:44:03 WIB

Biaya Perjalanan

Kejaksaan Mampu Buktikan Pejabat Kemendag Korupsi

kemendag33

JAKARTA (Pos Kota) – Kejaksaan Agung meyakini dapat membuktikan dugaan tindak pidana korupsi biaya perjalanan dinas kepada lima pejabat Kementerian Perdagangan, yang diduga merugikan negara sekitarRp9,2 miliar di Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Tidak ada kendala bagi jaksa penuntut umum untuk membuktikan perkara tersebut. Kami siap dan optimis. Kita tunggu saja persidangannyadigelar,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Pusat Febrryanto kepada wartawan di Kejati DKI Jakarta, kemarin.

Menurut Febryanto, berkas kelima pejabat Kementerian Perdagangan (Kemdag) sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, guna diadili di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Selanjutnya menunggudiagendakan untuk digelar persidangan kelima terdakwa tersebut.

Mereka, terdiri Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sesditjen KPI Ita Megasari Dachlan dan Suarman AR, Watono (Bendahara Kasubag TU Direktorat Perundingan Jasa pada Ditjen KPI), Chrisnawan Triwahyuardianto (PPK pada Sesditjen KPI, Diding Sudirman (Bendahara Sesditjen KPI). Lalu, RR Titi Adhra Paritusta dan Yahya Supriadi (PPK
pada Sekretariat BPEN).

Perkara ini hampir setahun mengendap di Gedung Bundar, sejak ditingkatkan ke penyidikan,tahun 2010. Bahkan, mereka sempat mengambalikan dugaan kerugian negara dan sebagai kompensasi tidak dilakukan penahanan. Perkara ini berupa dugaan mark up (penggelmbungan biaya)dinas, sehingga negara diduga dirugikan hingga Rp9,2 miliar.

Perkara ini terkait dengan persetujuan bayar kepada pejabat,yang melakukan perjalanan dinas, tahun anggaran 2008 sampai 2009, yangbertentangan dengan Surat Menkeu No. S-344.PK.03, 3 April 1992 tentangPenyesuaian Satuan Biaya Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Jo Peraturan Menkeu No-.64/PMK.02/2008, 29 Spril 2008. (ahi/b)

Baca Juga

© "Poskota", "Poskota Online" adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT.Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.