Korpri Serang Bentuk LKBH

Senin, 14 Mei 2012
iluskorpri

SERANG (Pos Kota) – Guna memberikan perlindungan hukum kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Korps Pegawai Republik Indonesia, atau disingkat Korpri, akan membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH).

“Tujuan kita membentuk LKBH untuk membantu anggota Korpri yang tersandung hukum, dimana mulai dari konsultasi advokasi sampai ke pengadilan itu akan dibantu,” ungkap Ketua Korpri Kota Serang, Sulhi Khoir, didampingi Wakil Ketua III, Nanang Saepudin, usai melakukan rapat di Kebun Kubil, Senin (14/5) siang.

Sulhi juga mengatakan, pembentukan LKBH ini sangat penting dan ini telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Korpri. Adapun penunjukan siapa yang akan diajak kerjasama dalam bantuan hukum ini, pihaknya belum bisa mengatakan, karena belum sampai ke arah penunujukan pihak ketika.”Kita baru membahasnya,” katanya singkat.

Nanang juga menambahkan, selain memberikan bantuan hukum, adanya LKBH ini, kedepannya akan memberikan pembinaan dan penyuluhan terkait masalah hukum, agar para anggota korpri tidak terjerat dengan permasalahan hukum.

“Sebenarnya ini sudah digagas pada 2010 lalu, karena PNS rentan terjerat kasus hukum,” katanya. (haryono)

Terbaru
Terpopuler
Ke BBPBAT dan Polres Sukabumi Kota
Hari Libur Sabtu Pun Menpan RB Blusukan
Sabtu, 1 November 2014
Jabar
Disita Dua Bila Celurit
Dua Tersangka Pencuri Motor Terjaring Razia Polisi
Sabtu, 1 November 2014
Perampokan dan Pencurian
Dimutilasi Kekasih di Australia
Jenazah Mayang Dimakamkan di Lampung
Sabtu, 1 November 2014
Pembunuhan dan Penganiayaan
Hankam
Narkoba
Personil YPAC Perkusi Band
Bermain Keyboard Dengan Kaki Membuat Menaker Bangga
Sabtu, 1 November 2014
Sosbud
Dirawat di RS Cikini
Tiga Kuli Tertimpa Bangun Runtuh Bingung Biaya Pengobatan
Sabtu, 1 November 2014
Peristiwa

Tentang Kami

Poskota

Poskota, Poskotanews, Poskota Online adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT. Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.