Minggu, 3 Juni 2012 16:23:22 WIB

Hingga Mei 2012, 12 PNS Bercerai

ilustrasi-cerai

BOGOR (Pos Kota) – Jumlah PNS di lingkungan Pemkab Bogor yang melanggar peraturan kepegawaian semakin meningkat. Selama 2011 tercatat 88 orang terancama sanski berat, dua di antaranya dipecat. Sedangkan Januari hingga Mei 2012 tercatat 17 PNS yang bercerai dengan berbagai alas an.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, Aty Guniarwaty menyebutkan, jumlah pelanggaran didominasi tindak pelanggaran ringan seperti kerap membolos dan terlambat datang ke kantor. Pelanggaran jenis ini pada 2011 tercatat sebanyak 58, kini sampai Mei 20120 tercatat 14 orang,” katanya, Minggu

Sedangkan pelanggaran sedang pada 2011 sebanyak 23 orang dan yang berat tujuh orang. “Bagi pelanggaran ringan sanksinya teguran. Pelanggaran sedang ditunda kenaikan gaji berkala dan penundaan kenaikan pangkat. Jika yang berat langsung diturunkan pangkatnya. Pada 2011 lalu dua PNS diberhentikan,” bebernya

Selaian itu, sampai Mei pada 2012, sebanyak 17 PNS bercerai dengan alasan mulai dari perselingkuhan sampai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). ”Bagi PNS yang terkait perselingkuhan, kita berikan sanksi berat. Bila terbukti dengan fakta yang kuat, maka yang bersangkutan diturunkan pangkatnya,” katanya.

Dia menegaskan, dari 17 PNS yang tersandung masalah perceraian, sebanyak 13 PNS sudah resmi becerai. Sedangkan empat lainnya masih dalam proses perizinan. Saat ditanya berapa jumlah PNS yang berselingkuh? Aty enggan merincinya. Dia hanya mengatakan, pegawai bersangkutan telah diturunkan pangkatnya.

Diakuinya, perceraian yang diajukan PNS itu sudah melalui proses, termasuk surat izin permohonan becerai kepada bupati. Dalam PP 10 Tahun 1983 dijelaskan setiap PNS yang telah menikah wajiba melapor ke pejabat pembina kepegawaian. Kemudian, PNS yang akan becerai, baik yang digugat atau kesepakatan bersama harus mendapat izin bupati. ”Selain itu bagi PNS laki-laki yang ingin menikah lagi, harus seizin istri pertama. Jika disetehui, bupati baru akan mengizinkannya,” katanya. (iwan)

Foto Ilustrasi

Baca Juga

© "Poskota", "Poskota Online" adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT.Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.