Tersangka Bebas, 300 KK di Pekan Baru Kecewa

Selasa, 16 Oktober 2012 — 20:16 WIB
Vonis

MEDAN (Pos Kota) – Lebih kurang 300 kepala keluarga (KK) di Ampean Rotan, Pekan Baru, Riau, merasa sangat kecewa dengan keputusan Hakim Isnurul yang dalam putusan sidang pra peradilan oleh Timbang Sianipar terhadap Polda Riau di Pengadilan Negeri (PN) Pekan Baru, akhirnya mengabulkan permohonan orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Putusan hakim itu membuat polisi akan membebaskan tersangka.

“Keputusan itu melukai rasa keadilan, sebab tidak sedikit di antara lahan perkebunan milik warga di sini yang dirampas oleh Timbang. Keputusan hakim itu tidak membela kebenaran. Kami selaku warga di Ampean Rotan akan memberikan perlawanan terhadap orang bersangkutan,” ujar seorang warga pelapor kasus tersebut, Dartam. melalui siaran persnya yang diterima,  Selasa (16/10).

Dia mengatakan, alasan hakim dalam mengabulkan permohonan Timbang Sianipar dalam gugatan praperadilan, khususnya dalam penangkapan oleh polisi di salah satu rumah sakit di Medan, yang dijadikan salah satu objek perkara dalam penangkapan tersebut, kurang relevan. Salah satu alasan hakim dalam mengabulkan gugatan itu karena penyidik tidak melayangkan surat pemberitahuan terhadap keluarga bersangkutan.

“Kasus perampasan lahan perkebunan milik masyarakat ini sudah pernah kami laporkan langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Berkaitan dengan laporan itu, polisi kemudian menindaklanjutinya. Sayangnya, justru pengadilan yang seakan memutuskan orang tersebut tidak bersalah. Keputusan hakim Isnurul mengangkangi laporan yang diterima Presiden,” katanya.

Menurutnya, tidak sedikit lahan masyarakat yang diduga dirampas oleh orang tersebut. Lahan masyarakat yang dicaplok itu mulai dari 5 hektar sampai dengan 50 hektar. Masyarakat pun tidak mengetahui alas hak dari lawan mereka dalam kepemilikan lahan perkebunan tersebut.

Bahkan, perlawanan oleh masyarakat pernah berakhir dengan penyerangan preman bayaran yang dilengkapi kelewang.

“Kami sangat kecewa dengan keputusan hakim Isnurul yang menerima dan mengabulkan gugatan Timbang Sianipar. Keputusan oknum hakin tersebut sangat patut untuk dicurigai. Sebab, mantan eks Dandim itu adalah orang yang mempunyai pengaruh besar. Kami selaku masyarakat di kampung Ampean Rotan akan memberikan perlawanan,” ujar mantan kepala dusun Ampean Rotan tersebut.

Keputusan hakim tersebut sangat beralasan, sebab saksi – saksi yang dihadirkan penggugat dalam sidang praperadilan itu, merupakan diduga saksi palsu. Saksi – saksi itu diduga kuat bukan warga di sana. Mereka adalah orang yang dicurigai tidak memiliki identitas dan berbohong saat di pengadilan. Sayangnya, hakim tidak menempatkan jati dirinya sebagai orang yang seharusnya memberikan keadilan.

“Sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap hakim Isnurul, masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan ini akan bersama membacakan ayat – ayat Yasin buat hakim Isnurul. Kami juga akan melawan Timbang Sianipar jika setelah dibebaskan berdasarkan keputusan hakim itu, nantinya menindas masyarakat. Kami sangat kecewa dengan keputusan pengadilan tersebut,” sebutnya.

Seperti yang diketahui, Timbang Sianipar berurusan dengan kasus hukum berdasarkan laporan dari Amin Harijani. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti polisi. Kasus ini berproses lebih dari setahun. Polisi akhirnya dapat menetapkan Timbang sebagai tersangka dan menangkapnya di salah satu rumah sakit di Medan. Polisi melakukan upaya paksa karena dua kali melakukan pemanggilan, orang bersangkutan tidak datang.

Selain itu, polisi membawa paksa tersangka atas rujukan dokter rumah sakit yang menyatakan orang berdangkutan sudah sehat. Dalam sidang yang digelar pengadilan, polisi juga menunjukkan bukti dari kejahatan tersangka tersebut. Tuduhan tidak melayangkan surat pemberitahuan ke keluarga tersangka atas penangkapan dan penahanan, menurut polisi sudah dilayangkan melalui pos.

“Hakim tidak objektif dalam meneliti perkara tersebut. Oleh karena itu, kami mengharapkan Komisi Yudisial (KY) turun untuk mengusut putusan hakim tersebut. Mahkamah Agung (MA) pun diharapkan dapat meneliti putusan hakim bersangkutan. Adanya unsur lain di balik putusan tersebut, sangat patut untuk diselidiki. Putusan hakim tidak memberikan rasa keadilan buat kami selaku korban,” sebut Amin Harijani.

Menurutnya, perlawanan masyarakat akan dilakukan karena hukum di negeri ini masih bisa ditawar. Kondisi ini yang membuat pihaknya selaku korban akan memberikan perlawanan jika orang bersangkutan balas dendam.  (samosir/dms)