Selasa, 23 April 2013 11:09:07 WIB

Saatnya Uji Publik Ukur Kualitas Caleg

SENIN (22/4) kemarin batas akhir penyerahan Daftar Calon Sementara (DCS) dari parpol ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengamat politik menengarai  terdapat sejumlah kader bermasalah masih dipertahankan oleh parpol yang bersangkutan untuk maju sebagai calon legislatif.

Dengan tidak menyebut nama, tetapi jumlahnya sekitar 19 politisi yang masih tersandung hukum masuk dalam DCS yang diserahkan ke KPU.

Seperti dinilai banyak pihak, dipertahankannya politisi bermasalah, boleh jadi karena masalah finansial. Ini cukup beralasan mengingat parpol butuh dana besar untuk membiayai kampanye pemilu.
Parpol pun punya alasan kuat mempertahankan politisi bermasalah karena tidak dilarang. UU Pemilu No 8/2012 menyebut warga negara tak bisa dicalonkan hanya jika tengah menjalani masa hukuman atau dijatuhi pidana dalam kasus dengan ancaman hukuman sedikitnya lima tahun penjara.

Artinya selama yang bersangkutan masih sebagai tersangka sebuah kasus misalnya, masih dibolehkan dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai caleg.

Terkait pendanaan yang begitu besar, tak  sedikit pengusaha yang direkrut sebagai caleg, meski yang bersangkutan tidak memiliki latar belakang karir politik.

Hal lain yang perlu dicermati, tampaknya parpol masih mengandalkan artis sebagai pendulang suara pada pemilu tahun depan. Ini terlihat jelas dengan masuknya nama – nama artis dalam DCS. Hampir sebagian besar parpol memasukkan nama artis dalam DCS.
Bahkan, seolah artis menjadi primadona, terutama yang popularitasnya tidak diragukan lagi. Pertimbangan popularitas tampaknya menjadi dominan ketimbang kualitas. Padahal selama ini banyak artis yang hanya menjadi semacam pajangan di lembaga legislatif.

Masyarakat memang tidak memiliki kewenangan membatalkan pencalonan karena pengajuan DCS mutlak menjadi hak parpol. Namun, selagi masih DCS sebaiknya parpol membuka diri menerima masukan dan kritikan masyarakat.
Saatnya parpol menggelar uji publik bagi calon, sebelum yang bersangkutan menduduki kursi dewan. Uji publik seperti ini diperlukan untuk mengukur sejauh mana kualitas calon, termasuk mereka yang dicalonkan kembali.

Dengan proses demokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat, diharapkan hasilnya akan lebih baik bagi parpol itu sendiri maupun kepentingan bangsa dan negara.

Agar publik terdorong memberi masukan, sebaiknya KPU membuka akses lebih luas kepada masyarakat untuk mengetahui nama – nama DCS. Seiring dengan itu KPU hendaknya mempermudah akses pengaduan, baik mengenai tempat, sarana dan prasarana yang disediakan, termasuk melalui media. (*)

Baca Juga

© "Poskota", "Poskota Online" adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT.Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.