Selasa, 23 April 2013 — 11:09 WIB

Saatnya Uji Publik Ukur Kualitas Caleg

SENIN (22/4) kemarin batas akhir penyerahan Daftar Calon Sementara (DCS) dari parpol ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengamat politik menengarai  terdapat sejumlah kader bermasalah masih dipertahankan oleh parpol yang bersangkutan untuk maju sebagai calon legislatif.

Dengan tidak menyebut nama, tetapi jumlahnya sekitar 19 politisi yang masih tersandung hukum masuk dalam DCS yang diserahkan ke KPU.

Seperti dinilai banyak pihak, dipertahankannya politisi bermasalah, boleh jadi karena masalah finansial. Ini cukup beralasan mengingat parpol butuh dana besar untuk membiayai kampanye pemilu.
Parpol pun punya alasan kuat mempertahankan politisi bermasalah karena tidak dilarang. UU Pemilu No 8/2012 menyebut warga negara tak bisa dicalonkan hanya jika tengah menjalani masa hukuman atau dijatuhi pidana dalam kasus dengan ancaman hukuman sedikitnya lima tahun penjara.

Artinya selama yang bersangkutan masih sebagai tersangka sebuah kasus misalnya, masih dibolehkan dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai caleg.

Terkait pendanaan yang begitu besar, tak  sedikit pengusaha yang direkrut sebagai caleg, meski yang bersangkutan tidak memiliki latar belakang karir politik.

Hal lain yang perlu dicermati, tampaknya parpol masih mengandalkan artis sebagai pendulang suara pada pemilu tahun depan. Ini terlihat jelas dengan masuknya nama – nama artis dalam DCS. Hampir sebagian besar parpol memasukkan nama artis dalam DCS.
Bahkan, seolah artis menjadi primadona, terutama yang popularitasnya tidak diragukan lagi. Pertimbangan popularitas tampaknya menjadi dominan ketimbang kualitas. Padahal selama ini banyak artis yang hanya menjadi semacam pajangan di lembaga legislatif.

Masyarakat memang tidak memiliki kewenangan membatalkan pencalonan karena pengajuan DCS mutlak menjadi hak parpol. Namun, selagi masih DCS sebaiknya parpol membuka diri menerima masukan dan kritikan masyarakat.
Saatnya parpol menggelar uji publik bagi calon, sebelum yang bersangkutan menduduki kursi dewan. Uji publik seperti ini diperlukan untuk mengukur sejauh mana kualitas calon, termasuk mereka yang dicalonkan kembali.

Dengan proses demokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat, diharapkan hasilnya akan lebih baik bagi parpol itu sendiri maupun kepentingan bangsa dan negara.

Agar publik terdorong memberi masukan, sebaiknya KPU membuka akses lebih luas kepada masyarakat untuk mengetahui nama – nama DCS. Seiring dengan itu KPU hendaknya mempermudah akses pengaduan, baik mengenai tempat, sarana dan prasarana yang disediakan, termasuk melalui media. (*)


Induk

Jumat, 26 Desember 2014 — 0:42 WIB
Sejahtera atau Sengsara
Selasa, 23 Desember 2014 — 5:27 WIB
Kesetaraan Gender
Senin, 22 Desember 2014 — 0:48 WIB
Quo Vadis Penjaga Kota
Sabtu, 20 Desember 2014 — 2:12 WIB
Tak Sebatas Tampil Sederhana
Jumat, 19 Desember 2014 — 2:02 WIB
Menata Kota Jakarta

Kopi Pagi

Senin, 22 Desember 2014 — 0:50 WIB
Revolusi Mental BUMN
Kamis, 18 Desember 2014 — 1:52 WIB
Bangsa Terhormat
Senin, 15 Desember 2014 — 4:08 WIB
Plintat Plintut Politisi
Kamis, 11 Desember 2014 — 1:30 WIB
Ludruk dan Ludrukan
Senin, 8 Desember 2014 — 2:17 WIB
Kartu Subsidi

Bang Oji

Selasa, 23 Desember 2014 — 5:32 WIB
Bisa Mental
Selasa, 2 Desember 2014 — 7:56 WIB
Hebat Nggak ?
Selasa, 2 Desember 2014 — 6:31 WIB
Hebat Nggak?
Selasa, 25 November 2014 — 1:09 WIB
Operasi Zebra
Rabu, 15 Oktober 2014 — 3:40 WIB
Indah Sekali

Ekonomi Rakyat

Selasa, 8 April 2014 — 2:18 WIB
Menghitung
Selasa, 18 Februari 2014 — 13:35 WIB
Irit Listrik
Rabu, 15 Januari 2014 — 9:33 WIB
Maju Dengan Tempe
Selasa, 31 Desember 2013 — 9:50 WIB
Carmat Namanya…
Jumat, 4 Oktober 2013 — 9:53 WIB
Mudik dan PKL

Dul Karung

Sabtu, 20 Desember 2014 — 2:59 WIB
Jadi Buta Huruf Karena Motor
Selasa, 9 Desember 2014 — 1:07 WIB
Tak Jelas di Pintu Tol
Sabtu, 6 Desember 2014 — 6:16 WIB
Yang Pecah dan Yang Satu
Sabtu, 29 November 2014 — 6:14 WIB
Dewasa dan Tumbang
Sabtu, 15 November 2014 — 3:11 WIB
Urusan Utang Piutang