Proyek JLNT Tanah Abang-Kp Melayu Habis Modal

Kamis, 25 April 2013 — 13:17 WIB
jalan-layang-casablanca-1

JAKARTA (Pos Kota) – Pemprov DKI siap melanjutkan pembangunan Jalan Layan Non Tol (JLNT) Tanah Abang-Kp. Melayu setelah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan  Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dikeluarkan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahata Purnama (Ahok) mengungkapkan penghentian pengerjaan proyek semata karena adanya keterlambatan pembayaran. Sehingga  PT Istaka Karya selaku pelaksana proyek  tidak memiliki modal untuk pembangunan.
“Bukan soal desain tapi soal keabisan modal, karena kita tidak bayar. Kalau dicek tidak ada masalah bisa dilanjutkan,” kata Basuki, di Balaikota, Kamis (25/4).

Seharusnya sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri, saat penggantian kepala daerah pembangunan yang sifatnya multiyears dan rutin tidak perlu di hentikan. Namun Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, tidak berani membayarkan kepada PT Istaka Karya karena adanya penggantian kepala daerah pada Oktober 2012 lalu.

“Tafsirannya yang salah, bahwa saat penggantian kepala daerah proyek tersebut harus dihentikan. Padahal berdasarkan Permendagri untuk yang multiyears tidak perlu dihentikan. Dan ternyata staf ini tidak mau tanya sama Mendagri terkait peraturan ini. Sehingga distop dan inspektorat mengatakan itu tidak berani bayar. Orang modal pas-pasan kelimpungan,” ujarnya.

Selain itu, pengesahan APBD 2013 yang molor juga menjadi kendala dalam pembayaran hutang tersebut. “Pas masuk Januari anggaran belum ketok palu, sementara anggaran sudah ditutup. Bingungkan, Istaka Karya bingung karena tagihannya tidak dibayar tahun lalu,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Istaka Karya, Kasman Muhammad mengaku, pihaknya siap melanjutkan pembangunan proyek tersebut, jika Pemprov DKI Jakarta sudah bisa menyediakan pendanaan atas utang yang belum dibayarkan sebesar Rp24 miliar. Nilai utang tersebut merupakan tunggakan pekerjaan yang belum dibayarkan semenjak Januari-April 2013.

Ia menyebutkan kontraknya dengan Dinas PU berakhir pada Juni 2013 medatang. Sehingga tidak ada keterlambatan dalam proses pengerjaannya. Namun untuk melakukan pembayaran periode 2013 harus disertai dengan surat keputusan (SK) Gubernur tentang multiyears. “Tapi sampai sekarang SK Itu belum turun,” ungkapnya.

Menurut Kasman, belum terbitnya SK tersebut menganggu proses pembangunan. Karena uang yang belum dibayarkan tersebut seharusnya untuk membiayai kebutuhan proyek, mulai dari upah karyawan, tukang, pembelian barang-barang ke suplier dan lain sebagainya.

(guruh/sir)

  • @AdeBageur2

    wah….hebat