Keputusan MK Soal Akte Lahir Disambut Gembira

Kamis, 2 Mei 2013
ilusakte

BEKASI (Pos Kota)- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal akte kelahiran, disambut gembira warga dan beberapa kepala desa dan lurah di Kota dan Kabupaten Bekasi, “Ini namanya membela rakyat kecil,” ujar Hj Mariana, Lurah Margamulya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, saat dihubungi Pos Kota.

Hal senada juga disampaikan Jaut S Winata, Kepala Desa Tambun, Kabupaten Bekasi, dia menuturkan warganya kebanyakan orang awam dan miskin, “Keputusan itu sangat membanggakan kami, selaku kepala desa,” tandas Jaut.

MK, 30 April 2013, menerima dan mengabulkan uji materiil UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, yang diajukan Mutholib, seorang tukang parkir, warga Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur.

Sebelumnya, warga yang terlambat melaporkan kelahiran dalam waktu 60 hari sampai satu tahun kan harus ke pengadilan, dengan dibuatkan penetapan dan melakukan sidang dengan menghadirkan orang tua anak yang akan dimohonkan pembuatan akte kelahirannya,

“Dengan keluarnya putusan MK itu, sekarang tidak perlu, cukup dengan keputusan dari Kepala Dinas Catatan Sipil,” ujar Rudi Sabarudin, Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disduk Capil) Kota Bekasi saat dihubungi Pos Kota. Namun dia belum dapat melakukan ini, karena edaran dari Kemendagri belum diterimanya, “Saya akan jemput bola dan bertanya ke direktur catatan sipil,” ujarnya.

Rudi juga menilai, keterlambatan melaporkan kelahiran melebihi 1 tahun yang harus dengan penetapan pengadilan memberatkan masyarakat. Keberatan itu bukan saja mereka yang tinggal jauh di daerah pelosok, tetapi yang tinggal di daerah perkotaan.

“Lagi pula, proses di pengadilan bukanlah proses yang mudah bagi masyarakat awam, sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya hak-hak konstitusional warga negara terhadap kepastian hukum,” ucap Rudi.

Sementara itu Hanif Zakaria, Kepala Bidang Pendataan dan evaluasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, dirinya sudah ditelepon olehpihak PN Bekasi, namun dia belum dapat melaksanakan, “Kalau ada surat resmi daripengadilan, saya akan laksanakan putusan MK,”tandasnya, sambil mengatakan akte kelahiran saat ini sangat dibutuhkan masyarakat.

Dalam Pasal 32 ayat 2 UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Atas berbagai pertimbangan matang, MK menghapus pasal itu. Kini pengurusan akta sepenuhnya di tangan pemerintah lewat petugas catatan sipil.

Disduk Capil Kota dan Kabupaten Bekasi , saat ini sedang ada proyek pembuatan akte kelahiran gratis bagi warga tidak mampu yang usianya diatas setahun. Prosesnya masih mengacu pada Uu yang lama dengan penetapan pengadilan, “Proyek ini nanti akan dievaluasi, apakah yang sudah masuk diteruskan atau langsung ke Disduk Capil,”ujar Rudi Sabarudin. (saban)

Tentang Kami

Poskota

Poskota, Poskotanews, Poskota Online adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT. Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.