Selasa, 14 Mei 2013 19:58:44 WIB

Bacaleg di Karawang Banyak yang Bermasalah

KPU-logo1

KARAWANG (Pos Kota) – Partai politil di Karawang yang mendaftarkan balon caleg (Bacaleg)  bermasalah ke KPU Karawang supaya secepatnya segera mengganti dengan  nama lain, berkas yang disampaikannya ke KPU pada 22 April 2013 setelah diverifikasi kelengkapan administrasi, pada 8 Mei lalu, dikembalikan lagi karena masih ada kekurangan persyaratan dari Bacaleg yang didaftarkan Porpol tersebut.

Dari kedua belas Parpol peserta Pemilu 2014, hingga Selasa (12/5) mereka  belum mengembalikan berkas persyaratan para bacalegnya sejak diminta dilengkapi pada tanggal 8 Mei 2013 dan batas waktu pengebalian pada 22 Mei mendatang, ungkap anggota KPU Karawang, Agus Rivai.

Dengan demikian, Parpol pengusung Bacaleng yang bermasalah tersebut, masih bisa mengganti nomor urut penempatan bacalegnya maupun pengalihan penempatan daerah pemilihan (dapil) sebelum KPU menetapkan mereka ke DCT atau daftar caleg tetap.

Agus Rivai menjelaskan,  data administrasi Bacaleg yang didaftarkan ke KPU banyak yang memenuhi persyaratan,  mulai dari nama yang berbeda, antara yang tercantum di KTP sama biodata di formulir, sampai banyak pula ijazah yang dilampirkan kalangan bacaleg belum dilegalisir.

Malah ada  tiga Bacaleg  yang usianya belum cukup 21 tahun pada saat pendaftaran Bacaleg, 22 April 2013.

Selanjutnya Agus Rivai mengugkapkan, KPU telah mengirim surat susulan ke Pengadilan Negeri Karawang, terkait permintaan penjelasan dua nama Bacaleg yang diusung Parpol peserta Pemilu 2014.

Untuk kedua nama Bacaleg perlu keterangan resmi dari Pengadilan Negeri Karawang yang mengangkut ancaman maupun vonis hukum yang mereka terima.

Masalahnya, kami di KPU masih butuh penjelasan resmi pihak pengadilan. Ini memang menyangkut syarat mutlak seperti diatur dalam Peraturan KPU nomor 7 Tahun 2013.

Ada tiga prinsip bagi parpol peserta Pemilu 2014 yang harus mengganti nama Bacalegnya, prinsip ertama soal usia. Setiap Bacaleg minimum berusia 21 tahun terhitung tanggal 22 April 2013 atau saat hari terakhir pendaftaran di KPU.

Kedua, kepemilikan ijazah Bacaleg apabila diketahui palsu atau tidak dapat membuktikan keabsahannya, maka Bacaleg bersangkutan tidak bisa melanjutkan pencalonannya.

Ketiga, bagi Bacaleg terpidana atau mantan narapidana yang tuntutan hukumannya 5 tahun ke atas, jelas Agus Rivai.

MANTAN NAPI

Khusus bagi mantan narapidana, Agus menyatakan, orang tersebut telah pula bebas menjalani hukuman sedikitnya sejak 5 tahun lalu, atau tidak lagi melakukan pelanggaran hukum sampai sekarang.

Karenanya, dalam persyaratan administrasi, Bacaleg kategori ini wajib melampirkan surat keterangan telah menjalani hukuman atas vonis pengadilan dari Lapas dimana yang bersangkutan menjalani putusan hukum tersebut.

Syarat lainnya bagi Bacaleg mantan narapidana ini, mengumumkan ke publik melalui media massa cetak yang harus dilampirkan guntingan beritanya itu. Terkait ini kami mendapatkan informasi ada dua nama yang telah didaftarkan dua Parpol berbeda, mereka  punya catatan hukum, ungkap Agus Rivai. (nourkinan/d)

Baca Juga

© "Poskota", "Poskota Online" adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT.Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.