Dorong Pekerja Aktif Cairkan JHT

BPJS Watch Menduga Ada Kecurangan di KBN Cakung

Minggu, 9 Juni 2013
bpjs

JAKARTA (Pos Kota) – BPJS Watch, lembaga monitoring terhadap pelaksanaan proses transformasi menuju Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  menduga ada kecurangan dan mobilisasi oleh satu perusahaan di Kawasan Berikat Nusantara, Cakung  yang mendorong pekerjanya yang masih aktif bekerja untuk mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT).

Timboel Siregar, Ketua Divisi Advokasi BPJS Watch   menduga bahwa kecurangan ini dilakukan atas inisiatif HRD perusahaan yang sengaja memobilisasi pekerja untuk mencairkan dana JHT dengan mengeluarkan surat keterangan PHK bagi para pekerja.

“Proses pencairan dana JHT ini sangat merugikan buruh, dan proses pencairan dana JHT seperti ini sudah jelas melanggar ketentuan UU No.3 Tahun 1992 tentang Jamsostek Jo. PP No. 1 Tahun 2009 Jo. PP No. 53 Tahun 2012,” kata Timboel, Minggu.

BPJS Watch, lanjutnya,  sudah menerima banyak masukan dari pekerja di kawasan KBN Cakung atas proses kecurangan tersebut, dan untuk menindaklanjuti masalah ini Kami telah melaporkan kepada Direksi Jamsostek.

“Kami meminta direksi Jamostek untuk lebih teliti dalam merespon pengajuan pencairan dana JHT ini di kawasan KBN Cakung dan meminta Jamsostek agar berani menolak permintaan pencairan dana JHT ini bila memang para pekerja tersebut masih bekerja,” ujarnya.

Dua minggu lalu, BPJS Watch bersama-sama dengan FSBI dan Lembaga Elkape berhasil membongkar adanya keinginan HRD PT. Olympic Garment International (OGI) di Kawasan KBN Cakung yang memobilisasi para pekerja untuk mencairkan dana JHT, walaupun para pekerja masih terus bekerja di perusahaan tersebut.

HRD PT. OGI, lanjutnya,  telah membuat surat keterangan PHK kepada 710 pekerjanya  guna mencairkan dana JHT di Jamsostek. Pihaknya sudah  melapor  kepada Kakanwil III Jamostek agar petugas Jamsostek melakukan pengecekan lapangan sebelum mencairkan uang JHT tersebut.

Atas laporan tersebut, Kakanwil III Jamsostek berkordinasi dengan Kantor cabang Jamsostek Tanjung Priok mengeluarkan surat No. B/345/052013 tertanggal 27 Mei 2013 meminta agar para staf Jamsostek di cabang yang mengurusi dana JHT untuk wilayah KBN Cakung lebih berhati-hati dan melakukan penelitian lapangan terlebih dahulu sebelum mencairkan.

“Ternyata benar bahwa 710 pekerja di PT. OGI yang akan mencairkan dana JHT tersebut masih bekerja seperti biasa sebagai karyawan kontrak di PT. OGI, sehingga proses pencairan ditolak,” ungkap Timboel.

Selain kecurangan pencairan JHT, di KBN masih terdapat perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta Jamsostek,  ada beberapa perusahaan yang belum membayarkan iurankepesertaan kepada PT. JAMSOSTEK (Persero) sementara sudah ada pemotongan gaji pekerja dan banyak kartu kepesertaan yang belium dibagikan kepada pekerja.

“Tindakan manajemen perusahaan ini merupakan tindak pidana penipuan yang sangat merugikan pekerja, sehingga dapat mempersulit pekerja saat mengajukan klaim,” kata Timboel.

Karena itu, ia. Berharap  Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara harus lebih serius lagi melakukan pengawasan terkait masalah kepesertaan Jamsostek di Kawasan KBN Cakung dan petugas pengawas lebih  berani mengambil tindakan tegas,  baik secara pidana ataupun perdata kepada oknum Manajemen dan HRD yang melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan.

(tri/sir)

Tentang Kami

Poskota

Poskota, Poskotanews, Poskota Online adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT. Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.