Kejati Bongkar Modus Baru di Bea Cukai

Rabu, 26 Juni 2013
Asintel Kejati

JAKARTA (Pos Kota) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI temukan modus baru pengerogotan uang negara dalam manipulasi nilai transaksi nilai impor di Kantor Pelayanan Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara.

“Kini tengah, kita selidiki, khususnya 2012, enam bulan sebelum dan sesudah serta 2013, enam bulan ke depan,” kata Kajati DKI Didiek Darmanto usai penandatangan MoU dengan KONI DKI di gedung DKI, Rabu.

Namun demikian, Didiek belum dapat menyebutkan jumlang uang negara yang diduga telah digregoti oleh oknum-oknum petugas Bea Cukai Kantor Pelayanan Bea Cukai Tanjung Priok. “Semnentara, kita masih fokus kepada dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi.”

Asisten Intelijen Kejati DKI Firsdaus Dewilmar yang ditemui terpisah usai acara MoU menyatakan temuan tersebut dari pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) Intelijen Kejati DKI.

“Kini temuan itu tengah diperdalam oleh Pidsus (pidana khusus) DKI dalam bentuk penyelidikan. Kita yakin kasus itu dapat ditingkatan ke tahapan hukum berikut (penyidikan).”

DARI DALAM

Sebelum ini, dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan bermain dengan imporit atau eksportir, kini modusnya mengerogoti keuangan negara, dalam bentuk mark up  (mengelembungkan harga) barang impor.

“Jadi misalnya nilai transaksi barang impor, misalnya 20 dolar AS diubah menjadi 40 dolar AS. Padahal, guna merubah nailai transaksi harus dicek langsung ke negara dimana barang itu diekspor. Ini tidak disertai pengecekan,” ujar Firdaus.

Praktik ini, lanjut Firdaus bertentangan dengan surat keputusan menteri dan keputusan pemerintah lainnya, sehingga negata dirugikan dan begitu masyarakat

HARGA PANGAN MEROKET

Apa sebab, karena penetapan sepihak oleh oknum itu, menyebabkan pengusaha enggan mengikuti dan akibatnya barang menumpuk di pelabuhan. Barang menjadi langka di pasaran,” ungkapnya seraya menyebut kacang kedelai, bawang putih dan daging sapi melonjak harganya di pasaran.

Modusnya, pejabat impor barang memeriksa dokumen impor  lalu diteruskan ke pejabat pemeriksa barang. Lalu, pejabat pemeriksa barang “memainkan” nilai transaksi impor barang.

Padahal, pejabat seharusnya mengecek kebenaran harga dan meloloskan barang impor. Yang terjadi, penetapan sepihak tanpa mengecek harga ke negara ekspor.  (ahi/d)

Asintel Kejati DKI Firdaus Dewilmar (ahi).

Tentang Kami

Poskota

Poskota, Poskotanews, Poskota Online adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT. Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.