Mendagri: Tempatkan Rakyat Sebagai Raja

Minggu, 25 Agustus 2013
Gamawan Fauzi-n

JAKARTA (Pos Kota) – Kepala Daerah harus menempatkan masyarakat sebagai raja untuk mendapatkan pelayanan, atau biasa yang dikenal dengan pelayanan prima. Karena  kepala daerah mendapat mandat dari rakyat melalui proses pemilihan.

Itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam pidatonya yang dibacakan Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga, Reydonnyzar Moenek, pada pembukaan kebijakan transportasi manajemen dan perencanaan pembangunan, di Jakarta, Minggu (24/8).

Acara itu dihadiri 44 kepala daerah, terdiri bupati dan walikota.

“Karenanya ada kepala daerah yang mengabaikan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan kesehatan, pendidikan, atau yang lainnya,” tutur Gamawan.

Gamawan mengatakan berbeda dengan negara lain,  Indonesia dalam  menerapkan  sistem otonom  menyerahkan 31 urusan untuk ditangani kepala daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Ke-31 urusan itu baik dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, atau yang lain. Sedangkan di negara lain kepala daerah hanya menangani 6 urusan saja. Jadi tidak begitu berat tugasnya,” papar Gamawan.

Ia mengatakan dalam UU No 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah otonom, termasuk dari segi pembiayaan. “Sekarang masyarakat menuntut tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” kata Gamawan.

Menurut dia, kita memang tidak bisa menghindari dinamika demokratisasi karena tuntutan masyarakat yang semakin luas, bahwa pemerintah daerah tidak bisa lagi dibangun melalui proses kekuasaan tapi kepala daerah harus menjawab semua tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.

20 KEPALA DAERAH
DIBERANGKATKAN KE AS

Terkait pendidikan transportasi ini, Kementerian Dalam Negeri memberangkatkan sekitar 20 orang kepala daerah untuk mengikuti pendidikan singkat satu bulan di Harvard Kennedy School Amerika Serikat.

Selain itu, kepala daerah  juga akan mengikuti pendidikan dan pelatihan manajemen transportasi di North Western University Transportation Center (NUTC) Amerika Serikat.

Tahun sebelumnya,  Kemendagri telah memberangkatkan 38 orang kepala daerah untuk mengikuti program pendidikan serupa di Harvard Kennedy School.

Peserta dipilih dari kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kemendagri. (Johara/D)

Tentang Kami

Poskota

Poskota, Poskotanews, Poskota Online adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT. Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.