Rabu, 4 September 2013 09:15:27 WIB

Rp 10,1 Trilun Dana DAK Untuk Infrastruktur

dakdana49

JAKARTA (Pos Kota)-Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengungkapkan, tahun 2014 pihaknya menyiapkan pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam bidang infrastruktur sebesar Rp 10,1 triliun.

“Pada tahun 2014, pemerintah akan lebih memperhatikan pengalokasian DAK kepada daerah-daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik melalui sinergi dengan dana-dana pusat (kementerian-lembaga), sambil melanjutkan kegiatan pengalihan dana-dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK,” kata usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI beserta Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, kemarin.

Menurut dia, alokasi DAK ke daerah ditentukan berdasarkan tiga kriteria, yaitu kriteria umum yang dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Selanjutnya kriteria khusus, yang dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Dan terakhir, kriteria teknis yang disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK, yang dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait,

Sementara itu, untuk sasaran dalam arahan DAK infrastruktur air minum, seperti tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan nota keuangan 2014 adalah meningkatnya akses pelayanan air minum perpipaan melalui pembangunan SPAM sederhana di 2.641 desa; penambahan jaringan retikulasi berikut Sambungan Rumah (SR) sebanyak 300.000 unit; dan penyediaan SR berbasis master meter sebanyak 500 MM.

“Untuk sanitasi, sasarannya adalah meningkatnya pelayanan sanitasi melalui pembangunan sarana pengolah air limbah dan persampahan bagi 500.000 jiwa penduduk,” tambah Djoko.

Di sektor irigasi sasarannya adalah perbaikan dan peningkatan kinerja layanan irigasi pada 490 ha daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sedangkan untuk DAK Infrastruktur jalan, lanjut Djoko, adalah penambahan kondisi mantap jalan provinsi sepanjang +/- 2.468 km sehingga jalan provinsi dengan kondisi mantap meningkat dari 54 persen menjadi 62,5 persen; dan juga penambahan kondisi mantap jalan Kabupaten/kota sepanjang +/- 21.313 km sehingga jalan kabupaten/kota dengan kondisi mantap meningkat dari 54,5 persen menjadi 60,5 persen. (faisal)

Djoko Kirmanto

Baca Juga

© "Poskota", "Poskota Online" adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT.Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.