Jumat, 11 Oktober 2013 18:36:19 WIB

Bupati/Walikota Dipilih DPRD

Ketua Parpol dan DPR Dua Periode Saja

dpr

JAKARTA (Pos Kota) – Untuk menghindari kerusakan politik dan kehidupan bangsa, masa jabatan anggota DPR dan ketua umum partai politik harus dibatasi dua kali masa jabatan saja.

“Saat ini kan permainan politik begitu buruk, DPR menjadi rusak, ini karena banyak yang berkuasa di partai sangat mendominasi dalam berbagai hal. Kekuasaan itu harus dibatasi, dan ini untuk memunculkan kader-kader muda untuk meminimalisir korupsi dan kerusakan lain,” kata pengamat politik Noviantika Nasution, dalam diskusi di DPD RI, Jumat (11/10).

Menurut dia, harus ada perubahan UU yang berkait dengan jabatan anggota DPR, dan ketua umum partai politik. Untuk posisi itu hanya dua kali saja seperti Presiden, gubernur, walikota, dan bupati. “Harus ada reformasi, kalau presiden, gubernur, wakilota, dan bupati sudah dibatasi hanya boleh dua kali masa jabatan, kenapa untuk DPR bisa seumur hidup,” ujarnya.

Menurut Noviantika, politik uang dalam pilkada tidak akan bisa diputus selama sistem politik masih seperti sekarang ini. Hancurnya politik dan moral pejabat selama ini karena sisitem politik yang salah, yaitu pemilihan langsung membukan kesempatan suap dan money politic.

“Kita menuai hasil dari sistem yang salah, bahkan rakyat sudah demikian pintar bertanskasi politik, semua serba uang,” katanya.

OLEH DPRD

Oleh karena itu, dalam kondisi politik yang serba uang seperti sekarang ini, ia lebih mendukung pilkada dilakukan oleh DPRD saja. Sebab, kemungkinannya akan meminimalisir politik uang itu. Positifnya lagi, tidak akan melibatkan rakyat dalam money politik, dan menghindari kerusakan lebih parah.

“Kalau pilkada dilakukan di DPRD, money politiknya dalam skala di antara para anggota itu. Kalau memang terjadi, maka mudah menangkapnya, ya anggota DPRD itu saja yang ditangkap aparat hukum,” katanya.

Ketua Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD RI Farouk Muhammad sepakat bahwa pilkada untuk bupati dan walikota dilakukan oleh DPRD saja. Sebab, pengalaman Pilkada langsung selama ini berdampak buruk bagi kepala daerah dan masyarakat dengan merajalelanya politik uang. Sudah sekitar 304 pejabat daerah masuk penjara akibat kasus korupsi, dan penyimpangan yang lain, padahal Pilkada itu sendiri menelan anggaran Rp 16,5 triliun/tahun.

“Sekarang, pilkada langsung cukup hanya gubernur saja, sehingga gubernur memiliki kedudukan yang kuat, dan mampu mengendalikan bupati dan wali kota sebagaimana diatur dalam konstitusi,” katanya.

“Kalau seperti sekarang ini di mana bupati dan wali kota dipilih langsung oleh rakyat, maka mereka sulit diatur karena merasa mempunyai kedudukan yang sama dengan gubernur. “Karena itu, gubernur sulit mengatur tata kelola daerah, dan otonomi daerah yang seharusnya mempercepat kesejahteraan rakyat terjadi sebaliknya banyak yang dikorupsi,” ujarnya. (winoto)

Baca Juga

© "Poskota", "Poskota Online" adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT.Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.