MK Juga Dituding Belenggu Pilkada di Barito Timur

Kamis, 17 Oktober 2013 — 13:04 WIB
Mahkamah Konstitusi-n

JAKARTA (Pos Kota)  – Pilkada Barito Timur, Kalimantan Tengah yang digelar pada 4 April 2013 yang lalu, diikuti oleh lima pasangan calon, hingga saat ini masih menyisahkan permasalahan.

Barito Timur

Suasana Diskusi Pilkada Barito (riza)

Pengacara Pilkada Shaleh, SH. MH yang juga kuasa hukum pasangan Pancani Gandrung, SH. MSi mengatakan, upaya permainan yang dilakukan oleh KPUD setempat, membuat palaksanaan Pilkada di wilayah tersebut dinilai cacat hukum.

Bahkan kecerobohan dan ketidak netralan Mahkamah Kontutusi (MK) yang meloloskan peserta pilkada Kabupaten Barito Timur terus mengemuka.

“Banyak kalangan menyebutnya sebagai kebodohan MK. Padahal untuk memenuhi persyaratan pasangan calon kepala daerah diharuskan memilki dukungan minimal 15%,” terang Saleh dalam Diskusi yang bertajuk Pilkada Barito Timur dalam Belenggu MK yang di gagas Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu (KJPP) di Kopi Tiam, Veteran Gambir, Jakarta, Rabu (16/10).

Saleh menyayangkan keputusan MK, meloloskan salah satu pasangan dari parpol kecil dengan jumlah satu kursi, hal itu sangat nyata saat Sidang PHPU Kabupaten Barito Timur 2013 – Perkara No. 37/PHPU. D-XI/2013 pada Rabu (1/5).

“Akil Muchtar sebagai pimpinan sidang tetap ngotot memutuskan perkara tersebut. Pdahal Pilkada tersebut tak fair dan cacat hukum, jadi ada pihak yang merasa dirugikan,” tandasnya.

Saleh juga mengungkapkan, salah satu pasangan yang bernama Ampera AY Mebas, SE dan H. Suryansyah tidak memenuhi persyaratan dukungan 15 persen. Karena hanya didukung PKPB yang memiliki satu kursi di DPRD setempat, sementara dukungan Partai Pakar Pangan hanya diklaim oleh pasangan Ampera AY Mebas.

“Pakar Pangan sebenarnya secara resmi mendukung pasangan Pancani Gandrung. Namun, saya herankan KPUD Barito Timur tetap meloloskan pasangan Ampera AY Mebas meskipun terlihat memaksakan diri,” ungkapnya.

“Dicabutnya Surat Keputusan KPUD Barito Timur, maka diangkatnya Ampera AY Mebas sebagai Bupati Barito Timur masa jabatan 2013-2018 tak sah dan harus dibatalkan karena cacat hukum,” tegasnya.

Demi berjuang menegakkan keadilan dan tegaknya hukum, pasangan Pancani Gandrung dan H. Zain Alkim menggugat SK Mendagri tersebut ke PTUN Jakarta yang teregister dengan Nomor: 172/G/2013/PTUN-JKT pada sidang perdana 16 Oktober 2013.

“Pengangkatan Ampera AY Mebas dan H. Suryansyah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur dapat dibatalkan, karena tak memenuhi syarat 15 persen dukungan partai,” urainya.

Sebagaimana diketahui,  permasalahan muncul ketika KPU Barito Timur tanpa dasar hukum yang jelas mengeluarkan Pengumuman Nomor 15/KPU- BT/020.435/900/II/2013 tertanggal 14 Februari 2013 yang berisi Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Barito Timur yang Memenuhi Syarat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Barito Timur.

Tapi KPU Barito Timur juga meloloskan Bakal Pasangan Calon Ampera Mebas, dan Suriansyah yang tidak memenuhi persyaratan 15%. Ketidak netralan KPU semakin terlihat ketika bermain dengan MK dari sejumlah gugatan pasangan calon lainnya. (Rizal/d)