UU Kependudukan Disahkan DPR

e-KTP Berlaku Seumur Hidup

Selasa, 26 November 2013 — 20:16 WIB
tpumurdup2611

JAKARTA (Pos Kota) Setelah melewati perdebatan yang sengit, akhirnya DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas UU no.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Pengesahan RUU Administrasi Kependudukan atau Adminduk menjadi UU ini dilakukan setelah seluruh fraksi di DPR menyatakan persetujuannya dalam sidang paripurna di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Selasa (26/11/2013).

Arif Wibowo Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-P dalam laporannya menjelaskan, RUU Adminduk akhirnya disahkan setelah mengalami 31 kali perubahan, baik perubahan pada redaksional, perubahan substansi atau rumusan, penambahan jumlah pasal maupun ayat dan penghapusan ayat.

Arief juga berharap peran aktif pemerintah sebagai instansi pelaksana pelayanan Adminduk mendorong penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan yang dialami.

Selain itu lanjut Arief, UU ini juga menegaskan tentang KTP elektronik yang sudah berjalan serta berlaku saat ini dengan sebutan KTP-el sebagai nomenklatur. Dan masa berlaku KTP-el adalah seumur hidup.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi sesuai dengan UU Adminduk mengatakan masyarakat diperbolehkan tidak mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) selain enam agama yakniIslam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.

“Agama yang sudah diakui ada 6, kalau di luar itu, kosongkan saja. Dia tetap dapat KTP,” kata Gamawan, usai Paripurna.

Dengan kosongnya kolom agama, Mendagri memastikan, tidak akan ada warga yang terdiskriminasikan. Namun, dia tidak menafikan masih ada yang memaksakan mengisi kolom agama di KTP dengan agama terdekat dengan aliran kepercayaannya.

“Kan itu sudah lama, ada kejadian, dia penganut aliran kepercayaan, tapi ternyata memilih salah satu agama. Biasanya dia punya (satu kepercayaan yang dekat),” ujarnya.

Gamawan menjelaskan, untuk masalah aliran kepercayaan di luar enam agama yang diakui tadi, saat ini sedang dalam kajian Kementerian Agama.

“Ini kan sedang dilakukan kajian Kementerian Agama, bukan hanya menyangkut kepada KTP, banyak hal. Kita punya matriks soal yang kaitannya dengan agama. Dan itu sudah dibahas interdept,” paparnya.

Sebanyak 233 anggota tidak hadir di ruang rapat paripurna. Absensi kehadiran anggota bertambah menjadi 327 anggota, berarti ada 29 yang terlambat datang. Berdasarkan masing-masing fraksi, dari 327 anggota yang hadir itu Fraksi Demokrat hadir 88 orang dari 148 orang Fraksi Golkar 57 dari total 106 orang, Fraksi PDIP 56 orang dari 94 orang, Fraksi PKS 32 dari 57 orang, fraksi PAN 27 dari 46 orang, Fraksi PPP 28 dari 38 orang, Fraksi PKB 13 dari 28 orang, Fraksi Gerindra 15 dari 26 orang, Fraksi Hanura 11 dari 17 orang. (rizal)

Teks : Siswa SMA mengikuti perekaman data pembuatan e-KTP