Anggota DPRD Minta Integrasi KJS – JKN Ditunda

Minggu, 12 Januari 2014
Kartu Jakarta Sehat1

GAMBIR (Pos Kota) – Carut-marut integrasi  sistem Kartu Jakarta Sehat (KJS)  ke sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menyusahkan masyarakat yang butuh layanan kesehatan di rumah sakit.

Sejak awal Januari 2014, banyak sekali warga mengadu ke anggota dewan karena rumah sakit menolak KJS yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta.

Pasca diberlakukan peralihan KJS ke JKN sejak 1 Januari muncul banyak masalah dan menjadi sorotan  serius Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta. “Betul, dalam lima hari ini saja lebih dari 20 pasien yang mengadu,” ungkap

Wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo, Minggu (12/1). Peralihan ini sebaiknya ditunda saja, karena Kementerian Kesehatan belum siap melaksanakan integrasi
Kartu Jakarta Sehat (KJS) ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Rio yang juga anggota Komisi E akan memperjuangkan nasib rakyat ke Pemprov DKI agar KJS masih bisa diterima pihak rumah sakit sehingga  tidak ada penolakan pasien, apapun jenis kartu yang dimiliki.

“Atau lebih baik pelaksanaan JKN/BPJS di DKI ditunda saja seperti dilakukan PemKot Manado maupun di beberapa daerah,” ujar mantan aktivis mahasiswa 1998.

Selain itu, Rio juga mengusulkan besaran iuran JKN/BPJS di DKI menggunakan besaran iuran BPJS Mandiri (Rp 25.500) bukan seperti rencana sekarang (Rp 19.225) agar fasilitas jaminan kesehatan bisa sama atau lebih baik dari KJS.

“Bukan sebaliknya, dengan JKN/BPJS malah kualitas jaminan kesehatan lebih buruk,” ujar anggota dewan yang membidangi kesehatan.

Dalam hitungannya,  besaran iuran BPJS Mandiri di DKI untuk 4,7 juta penduduk Jakarta  sekitar Rp 120 miliar/bulan. Jika dikalikan 12 bulan menjadi total Rp 1.43 triliun.

“Saya yakin Pemprov DKI sangat mampu menganggarkan sebesar itu,” ujar Rio sambil menambahkan penundaan atau solusi lain agar dilakukan secepatnya.

“Karena saat ini butuh tindakan darurat dan cepat agar tidak ada lagi RS yang memvonis KJS tidak berlaku lagi. Padahal KJS adalah salah satu bentuk BPJS percontohan,” pungkas Rio. (Joko/d)

Tentang Kami

Poskota

Poskota, Poskotanews, Poskota Online adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT. Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.